Warga disana mengaku hanya bisa memperoleh air bersih saat hujan turun. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan belum mendapat solusi dari pihak terkait.
“Kami sudah dua tahun sangat kesulitan mendapatkan air bersih, Kami saat ini hanya mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari,”ungkap salah seorang perwakilan warga kepada kontrasaceh Kamis 29 Mei 2025 yang meminta namanya tidak disebutkan.
Selain krisis air bersih, Warga juga mengungkap kondisi sosial di kawasan permukiman tersebut yang kian memprihatinkan. Salah satunya adalah banyaknya anak-anak yang putus sekolah di jenjang SMP akibat tidak tersedianya fasilitas transportasi.
“Jarak dari permukiman ke sekolah sekitar 5 kilometer. Ada sekitar delapan anak yang terpaksa berhenti sekolah karena tidak ada kendaraan atau transportasi yang disediakan,” lanjut warga tersebut.
Warga juga menilai Dinas Transmigrasi kurang tanggap dan terkesan bungkam terhadap persoalan yang terjadi di kawasan mereka.
“Yang lebih menyedihkan, dinas hanya datang jika ada kegiatan proyek. Kami seakan dijadikan objek bisnis,” ujarnya dengan nada kecewa.
Mereka berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Simeulue, Monas-Nusar, memberikan perhatian serius terhadap kondisi mereka, terutama terkait penyediaan air bersih dan transportasi untuk anak-anak sekolah.
“Kami mohon perhatian dan solusi dari Bapak Bupati. Jangan biarkan kami terus hidup dalam kesulitan seperti ini,” harap warga tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Simeulue, Kasirman, mengatakan bahwa persoalan air bersih di UPT I Sigulai telah diusulkan dalam kegiatan tahun anggaran 2025.
“Insya Allah tahun ini ada kegiatan penanganan air bersih. Untuk sementara, kita akan bergotong royong membersihkan bendungan dan pipa yang tertimbun lumpur,” ujarnya saat dihubungi KontrasAceh, Kamis (29/5/2025).
Kasirman menambahkan, rencana penanganan sementara akan dilakukan setelah Hari Raya Idul Adha. “Penanganan sementara direncanakan setelah Lebaran Haji,” ungkapnya.
Ia juga berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih terhadap persoalan warga transmigrasi dengan memberdayakan KUPT dan staf di lapangan.
“Ke depan, kami akan lebih proaktif dan rutin melakukan pembinaan melalui KUPT serta staf yang ada di lapangan,” pungkasnya.
