Agenda utama rapat ini mencakup Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) Minerba dan Migas, serta seremonial Penutupan Masa Persidangan II dan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun 2025.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md., bersama unsur pimpinan dewan, dan dihadiri oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Anggota DPRA, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.
Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025 Ditandatangani. Momen krusial dalam rapat ini adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2025 antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Qanun Perubahan APBA 2025.
Ketua DPRA, Zulfadhli, A.Md., menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang harmonis antara Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRA selama proses pembahasan KUA-PPAS.
Pansus Minerba dan Migas Laporkan Hasil Kerja Enam Bulan Dalam kesempatan yang sama, Pansus Minerba dan Migas, yang dibentuk berdasarkan Keputusan DPRA Nomor 1/DPRA/2025, menyampaikan laporan hasil kerja mereka selama enam bulan.
Laporan ini merupakan hasil dari investigasi mendalam ke lapangan dan pertemuan intensif dengan berbagai instansi terkait di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) serta minyak dan gas (migas).
Di akhir rapat, Ketua DPRA menegaskan bahwa rekomendasi dari Pansus Minerba dan Migas harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh. Hal ini penting dilakukan guna perbaikan tata kelola pertambangan dan migas yang lebih baik, demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat Aceh.
Rapat Paripurna ini sekaligus menandai secara resmi Penutupan Masa Persidangan II dan Pembukaan Masa Persidangan III DPRA Tahun 2025.
DPRA turut menyampaikan capaian utama yang berhasil diraih selama Masa Persidangan II, antara lain pembahasan sejumlah qanun strategis, pelaksanaan reses anggota dewan untuk menyerap aspirasi, serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Aceh 2024. Masa Persidangan III dibuka dengan harapan seluruh agenda kerja tahunan dapat terlaksana sesuai rencana.(*)
