BANDA ACEH – Ketua Komisi V DPR Aceh, Rijaluddin, melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan pemangkasan anggaran di sektor kesehatan.
Ia menyoroti tajam pengurangan alokasi premi BPJS Kesehatan dan kelanjutan pembangunan rumah sakit regional yang dinilai bakal memukul masyarakat kecil.
Dalam rapat paripurna DPRA, Rijaluddin menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang bersifat non-negosiasi. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan sektor kesehatan sebagai tumbal dalam penyesuaian anggaran daerah.
Kritik paling keras tertuju pada pemangkasan dana premi BPJS Kesehatan. Menurut laporan yang diterima Komisi V, alokasi yang awalnya diproyeksikan lebih dari Rp200 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp100 miliar.
"Awalnya diproyeksikan mampu menanggung pembiayaan selama enam bulan, tapi sekarang hanya cukup untuk dua bulan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat kurang mampu yang bergantung pada jaminan pemerintah," tegas Rijaluddin.
Tak hanya urusan BPJS, pembangunan rumah sakit regional di berbagai titik di Aceh juga ikut terkena imbas pemotongan anggaran. Padahal, keberadaan RS regional sangat krusial untuk:
Pemerataan layanan: Warga di daerah tidak perlu jauh-jauh ke Banda Aceh.
Mengurai kepadatan: Mengurangi beban pasien di RSUD Zainoel Abidin yang kerap overload.
Rijaluddin menilai, tanpa dukungan anggaran yang memadai, cita-cita pemerataan layanan kesehatan di Aceh hanya akan menjadi slogan semata.
Sebagai pimpinan komisi yang membidangi kesehatan, Rijaluddin menyerukan agar legislatif memperkuat fungsi pengawasan. Ia meminta Pemerintah Aceh meninjau ulang skala prioritas belanja daerah.
"Jangan sampai masyarakat yang sakit justru menjadi korban kebijakan fiskal yang tidak berpihak. Komitmen terhadap kesehatan rakyat adalah tanggung jawab moral dan konstitusional yang harus kita jaga bersama," pungkasnya.(***)
